Pengurus Besar PGRI, Wakapolri Membahas Perlindungan dan Keselamatan Kerja Guru

oleh -630 views
https://www.pgrirotendao.or.id/
https://www.pgrirotendao.or.id/
Sebarkan:

https://www.pgrirotendao.or.id/
https://www.pgrirotendao.or.id/

pgrirotendao.or.id- Menjelang Hari Pendidikan Nasional Tahun 2021, Pengurus Besar PGRI mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam rangka membahas perlindungan dan keselamatan kerja guru (30/04/2021). Pengurus besar PGRI diterima oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono yang didampingi oleh Karo kerja sama, Karoj Kajian strategis dan Dir. Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Pengurus Besar PGRI yang  hadir adalah Ketum, Prof. Unifah Rosyidi, ka PGSLCC , Prof. Richardus Wko Indrajit, ka DepLitbang Catur Oktavian Mpd, ka PGRI Prov DKI Dr. Adi Dasmin Rahmatiah (pendamping).

Penyampaian permohonan perlindungan dan keselamatan kerja guru tersebut kepada Wakapolri, mendaat respon dengan sangat baik.

Ketua Umum PGRI Prof. Unifah Rosyidi menyampaikan lewat pesan WA kepada seluruh pengurus di tingkat daerah, “ketika sampai di gedung Mabes Polri, kami diterima dalam Suasana hangat dan amat cair, walau dengan protokoler kesehatan yang begitu ketat. Kami dirapid antigen dulu sebelum masuk ruangan. Dalam pertemuan tersebut, tidak dihadiri oleh Pak Kapolri karena sedang rapat. Kapolri menyampaikan salam kepada kami artinya salam kepada para guru-guru semua di seluruh tanah air”.

https://www.pgrirotendao.or.id/
https://www.pgrirotendao.or.id/

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Besar PGRI menyampaikan permohonan perlindungan dan keselamatan kerja guru kepada Wakapolri, diantaranya sebagai berikut:

  1. Perlindungan dan keselamatan kerja bagi guru di seluruh wilayah tanah air terutama di daerah konflik.
    Guru tdk berpolitik dan tidak seharusnya menjadi korban kekerasan apalagi pembunuhan. Guru adalah penjaga pilar peradaban bangsa dan penjaga kesatuan dan persatuan.
  2. Menindaklanjuti MOU dan PKS PGRI dengan POLRI yang telah berjalan, PGRI mohon agar efektivitas MOU dan PKS ditingkatkan, dan dilanjutkan apabila masa MOU berakhir sebagai wujud perlindungan keamanan dan keselamatan guru dalam menjalankan tugas. MoU dan PKS ini agar disosialisasikan hingga tingkat Polsek di Kecamatan seluruh Indonesia sehingga terjalin komunikasi, pemahaman, dan kerja sama yang baik antara para guru dan aparat keamanan di lapangan. Selama ini MOU belum berjalan efektif.
  3. Kerawanan guru dalam mengelola uang negara seperti: BOS dan DAK atau dana bantuan lain dari pemerintah yang secara teknis operasional guru tidak memiliki kecakapan dalam keuangan sehingga beberapa guru dan Kepala Sekolah dihukum dan harus dipecat dari PNS sehingga kehilangan jabatan profesinya, dalam kenyataan di persidangan rata-rata karena memang tidak mengerti dan keteledorannya karena minimnya pengetahuan tentang keuangan dan apalagi itu bukan bidangnya (mohon solusi pendampingan dalam rangka pencegahan).
  4. Banyak aturan yang tidak tegas dan tumpang tindih antara di kemdikbud, kemenag, dan pemda tentang tata kelola keuangan, larangan bantuan masyarakat untuk sekolah, akibatnya hal ini sering dimanfaatkan okeh oknum tertentu untuk memeras dan sangat mengganggu aktivitas dan rasa aman guru, kasek di sekolah sepeti dengan mudah dilaporkan dan dikriminalisasi sehingga meresahkan.
  5. Jika terdapat masalah pelanggaran etik guru/profesi guru mohon diselesaikan terlebih dahulu dengan DKGI, dan menghindari menjauhkan dari penyelesaian hukum. Kami sampaikan juga apresiasi dan pengalaman ini pernah terjadi di Sulteng.
  6. Profesi Guru adalah sangat rawan terhadap pidana anak, sebab sehari-hari bertemu dengan anak. Tentu hal ini perlu penerjemahan yang jelas makna guru memiliki hak memberi sanksi yang mendidik dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah. Perlu kejelasan mengenai kriteria sanksi yang mendidik seperti apa, sehingga tidak multitafsir dan dimanfaatkan oleh oknum aparat atau masyarakat.
  7. PGRI menawarkan kerjasama atau kontribusi PGRI dalam pelatihan bersama PGSLC untuk pendidikan karakter pada pengembangan teknologi penbelajaran.
  8. Hal-hal lain yang berkembang saat diskusi.
https://www.pgrirotendao.or.id/
https://www.pgrirotendao.or.id/

Penyampaian permohonan perlindungan dan keselamatan kerja guru tersebut kepada Wakapolri, akhirnya direspon dengan sangat baik dan dapat bersepakat 5 hal penting yaitu:

  1. Evaluasi efektivitas MOU dan akan diteruskan untuk kordinasi internal agar Pengurus PGRI Provinsi dapat menindaklanjutinya dengan dan berkordinasi dengan Polda, Polres, Kecamatan dengan Sektor.
  2. Sepakat bahwa tugas guru harus sebagai salah satu pilar kebangsaan harus dilindungi dan dijaga keselamatan dan keamanan.
  3. Sepakat efektivitas MOU diperbaiki, komunikasi diperkuat, sosialisasi MOU harus terus dilakukan untuk meningkat pemahaman dan saling pengertian yg mengedepankan respek dan penghormatan kedua belah pihak.
  4. Sepakah bahwa persoalan pelanggaran etik dapat diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Guru dan menghindari penyelesaian hukum terhadap persoalan profesi.
  5. Sepakat untuk kerja sama pengembangan karakter di kepolisian dan riset bersama.

 

(ones puling)

 


Sebarkan: