,

Dugaan Masalah BOS Afirmasi 2019/2020 Rote Ndao, PGRI Rote Ndao Bersama Kuasa Hukum dari 27 Kepsek Lakukan Jumpa Pers

oleh -1.107 views
Sebarkan:

PGRIROTENDAO.OR.ID/ROTE NDAO-Berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh Yohanes Kornelis Talan, SH selaku penasehat Hukum PT.Quantum Penarik terhadap stafnya Roy Sakunumba yang menyeret beberapa Kepala Sekolah di Rote Ndao dimana diduga merugikan perusahaan senilai Rp. 1.311,450.000.

Dr. Yanto P. Ekon, Amos Lafu, SH. MH dan Obetnego Ratu Djami, SH, MH sebagai Kuasa Hukum untuk 27 Kepala Sekolah Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Rote Ndao bersama ketua PGRI Rote Ndao Albert W. Dano, S.Pd, Minggu (12/12/2021) mengelar jumpa pers di sekertariat PGRI Kabupaten ROTE Ndao, Jalan Raya Lekunik Ba’a.

Dana yang diduga bermasalah itu bersumber dari Pengelolaan Dana ‘BOS’ Afirmasi dan ‘BOS’ Kinerja SD dan SMP di Kabupaten ROTE Ndao Tahun 2019/2020.

Para Kepala Sekolah dilibatkan karena Perusahaan melakukan perjanjian pengadaan peralatan sekolah berupa tablet dan perlengkapan IT lainya, dan perusahaan diwakili oleh Bagian pemasaran Roy Sakunumba.

Menurut Yanto Ekon, dirinya bersama dua rekan pengacara, baru menerima kuasa dari 27 Kepala Sekolah di Rote Ndao, terkait dengan laporan PT.Quantum Penarik dugaan penggelapan dan penipuan uang dana ‘BOS’ Afirmasi dan ‘BOS’ Kinerja.

“Kami telah menerima bukti dan atas nama kuasa Hukum perlu meluruskan berita yang beredar bahwa para kepala sekolah dilaporkan ke polisi oleh PT.Quantum Penarik karena belum membayar Perjanjian kerjasama pengadaan peralatan sekolah berupa tablet dan lain-lain” kata Ekon.

Selanjutnya ” Perlu diketahui bahwa hubungan Perusahaan dan para Kepala Sekolah adalah pengadaan alat sekolah berupa tablet dan lain-lain, namun pembayaran itu membuat perjanjian dengan Roy Sakunumba selaku marketing dari PT.Quantum Penarik itu perjanjian, berdasarkan perjanjian itu, maka hak dan kewajiban para kepala sekolah adalah menerima hak dan kewajiban membayar kepada PT melalui Roy Sakunumba selaku bagian pemasaran yang menandatangi perjanjian itu. Berdasarkan bukti-bukti kwitansi penerimaan uang maka hak dan kewajiban sudah selesai. Tetapi mengapa? karena pihak kepala sekolah sudah melakukan pembayaran kepada Roy Sakunumba dan Roy Sakunumba juga sudah menyerahkan barang kepada pihak sekolah.

Jadi barang sudah ada, uang juga sudah dibayarkan kepada PT melalui Roy Sakunumba persoalannya adalah tidak menyetor kepada perusahaan maka itu bukan tanggung jawab para kepala sekolah. Tetapi, itu tanggung jawab Roy Sakunumba dengan pihak perusahaan.

Jadi silahkan polisi proses jika Roy Sakunumba terbukti silahkan proses dengan penggelapan dalam jabatan,” pungkasnya.

Sedangkan, kalau para Kepala Sekolah dipanggil sebagai saksi dipersilahkan, tetapi permasalahan ini bukan antara kepala sekolah dan perusahaan, tapi ini antara perusahaan dengan stafnya sendiri, sehingga para kepala sekolah baru-baru hanya dipanggil sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi, karena perkara ini masih dalam tahap penyelidikan untuk mencari tahu apakah laporan ini ada tindak pidana.

Ketika ditanya awak media, Yanto mengatakan dana pembayaran kepada perusahaan ada sebagian yang langsung membayar ke bagian pemasaran Roy Sakunumba, sebagian yang transfer ke rekening. Perusahaan ini setelah 3 bulan baru voice kepada para kepala sekolah untuk setor ke rekening ini, padahal sesuai perjanjian awal dibayar tunai ke Roy Sakunumba dan juga transfer kerekening lain, sehingga uang Negara yang diperuntukan untuk membelanjakan kepos tersebut tidak bisa dibayar dua kali lagi. sehingga para kepala sekolah ini tidak menikmati dana itu, tetapi membayar kepihak perusahaan.


Sebarkan: